Bangli | infolpdbali.com – Ketua Lembaga Pembina Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali, Gusti Nyoman Rijasa, S.E., menegaskan pentingnya penyusunan blue print atau rencana induk kerja lima tahun ke depan sebagai panduan strategis bagi seluruh LPD di Bali.
Langkah ini merupakan komitmen LPLPD bersama Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali untuk memperkuat peran LPD dalam membangun desa adat serta meningkatkan daya saing usaha di tengah dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Bali.
Rapat koordinasi awal penyusunan blue print tersebut digelar di Daya Tarik Wisata Tri Kaya Strawberry, Desa Pengotan, Bangli, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab, melibatkan pimpinan LPLPD, BKS LPD, serta perwakilan lembaga serupa dari seluruh kabupaten, kota, dan kecamatan di Bali.
Rijasa: LPD Harus Adaptif, Profesional, dan Tetap Berjiwa Adat
Dalam arahannya, Ketua LPLPD Bali, Gusti Nyoman Rijasa, menjelaskan bahwa penyusunan blue print ini bukan hanya sebatas panduan teknis, melainkan menjadi arah strategis pembinaan SDM, tata kelola, sistem informasi, dan komunikasi antar-LPD, agar semakin profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Penyusunan blue print ini akan menjadi kompas arah pembangunan LPD di Bali. Kita ingin agar LPD tetap tumbuh kuat sebagai lembaga keuangan milik desa adat, namun dikelola secara modern, transparan, dan akuntabel,” tegas Rijasa.
Ia menambahkan, blue print akan mengatur tahapan pelaksanaan program yang berkesinambungan mulai dari program tahunan hingga rencana kerja jangka menengah lima tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan agar sejalan dengan nilai dan tujuan pendirian LPD.
“Kami ingin blue print ini mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, kami membuka ruang bagi seluruh pengelola LPD memberikan masukan konstruktif agar dokumen ini benar-benar membumi dan bisa diterapkan secara efektif,” imbuhnya.
Blue Print LPD Bali: Sinergi Usaha dan Penguatan Desa Adat
Menurut Rijasa, arah besar blue print LPD Bali adalah menyeimbangkan antara penguatan usaha dan pengabdian kepada desa adat. LPD, kata dia, bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali yang berlandaskan nilai Tri Hita Karana.
“LPD dibangun oleh krama adat, untuk desa adat. Maka pengembangannya harus berakar pada nilai budaya, tanpa mengabaikan profesionalitas dan kompetensi pengelola,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang diangkat dalam blue print adalah peningkatan kualitas SDM, baik pengurus maupun pengawas LPD, melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional yang memiliki integritas dan kapasitas unggul.
“Kami terus dorong agar pengelola LPD mau belajar dan berkembang. SDM yang kuat akan menjadi kunci agar LPD mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri adat dan budaya Bali,” tegas Rijasa.
Dari Rakor ke Lokakarya: Rancang Arah Lima Tahun ke Depan
Sebagai tindak lanjut dari Rakor Pengotan, disepakati pembentukan sejumlah komisi kerja yang akan mengemban tugas di bidang masing-masing untuk menyusun rancangan blue print secara bertahap. Proses ini akan dilanjutkan melalui lokakarya penyusunan blue print pada 29 Oktober 2025, dengan melibatkan seluruh unsur LPD se-Bali.
Dalam lokakarya nanti, arah dan strategi pengembangan usaha LPD lima tahun ke depan akan dirumuskan dengan pendekatan “bottom-up”, yakni usulan dari LPD tingkat desa yang kemudian dirumuskan secara sistematis di tingkat provinsi.
Rijasa menyebutkan, rancangan blue print ini juga akan menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Bali serta lembaga lintas sektor dalam menyusun kebijakan terkait LPD agar tidak keluar dari jati diri dan filosofi lembaga keuangan adat tersebut.
Tonggak Baru Tata Kelola LPD Bali
Penyusunan blue print ini mendapat dukungan penuh dari Ketua BKS LPD Bali, Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., serta konsultan LPLPD Bali, Gusti Ngurah Agung Rai Astika, yang menekankan pentingnya melihat eksistensi LPD secara menyeluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan agar roadmap yang disusun benar-benar realistis dan terukur.
“Dokumen ini akan menjadi tonggak penting bagi tata kelola LPD di Bali. Kita ingin LPD tetap kokoh menopang perekonomian desa adat sekaligus menjaga kelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai Hindu yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali,” tutup Rijasa optimistis. (TimNewsyess)
