BADUNG | Infolpdbali.com – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat desa adat. Hingga September 2026, total aset LPD se-Kabupaten Badung tercatat mencapai Rp11,5 triliun, dengan laba berjalan sebesar Rp133,2 miliar.
Capaian tersebut menjadi gambaran besarnya potensi ekonomi yang dimiliki LPD sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, LPD diharapkan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan usaha demi kesejahteraan krama desa adat.
Wakil Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Badung, I Dewa Gede Giri, SE, menyampaikan data tersebut saat ditemui Newsyess.com di Kantor LPLPD Kabupaten Badung, Selasa (3/11/2026).
Menurut data yang disampaikan, aset LPD Kabupaten Badung pada 2025 mencapai Rp11,8 triliun, sedangkan laba tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp150 miliar. Sementara itu, hingga September 2026, aset berada pada angka Rp11,5 triliun dengan laba berjalan Rp133,2 miliar.
Apabila dibandingkan dengan capaian sepanjang 2025, perkembangan hingga September 2026 menunjukkan bahwa LPD Badung masih memiliki potensi besar untuk menjaga kinerja keuangan hingga akhir tahun. Namun, perbandingan tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan periode pencatatan, yakni sembilan bulan pada 2026 dan satu tahun penuh pada 2025.
116 LPD Beroperasi, Enam LPD Menjadi Perhatian
Dari total 122 LPD yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Badung, sebanyak 116 LPD masih beroperasi, sedangkan enam LPD lainnya belum beroperasi.
Kondisi ini menjadi salah satu pekerjaan penting bagi LPLPD Kabupaten Badung bersama pihak terkait. Keberadaan LPD bukan sekadar tentang besarnya aset dan laba, tetapi juga menyangkut keberlangsungan lembaga ekonomi milik desa adat yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, upaya mendorong enam LPD yang belum beroperasi agar dapat kembali menjalankan kegiatan usaha menjadi bagian dari agenda yang perlu mendapat perhatian bersama.
Target pada 2027, seluruh 122 LPD di Kabupaten Badung diharapkan dapat beroperasi kembali. Target tersebut menjadi harapan sekaligus tantangan untuk memperkuat kelembagaan LPD agar semakin sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi desa adat.
Bukan Sekadar Angka, tetapi Harapan bagi Desa Adat
Besarnya aset LPD di Kabupaten Badung merupakan modal penting dalam mendukung perekonomian berbasis desa adat. Namun, kekuatan sebuah lembaga keuangan tidak hanya diukur dari besarnya aset atau keuntungan yang diperoleh, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat, mengelola risiko, dan memberikan pelayanan yang berkelanjutan.
LPD yang sehat diharapkan mampu menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan usaha, mendukung kebutuhan ekonomi keluarga, serta menggerakkan potensi lokal di lingkungan desa adat.
Di sisi lain, LPD yang belum beroperasi membutuhkan perhatian dan langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing. Pendampingan, evaluasi, pembenahan tata kelola, serta penguatan kapasitas pengelola dapat menjadi bagian dari upaya untuk membuka kembali peluang keberlanjutan lembaga tersebut.
Dengan demikian, target mengoperasikan seluruh LPD pada 2027 bukan hanya mengejar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi desa adat secara menyeluruh.
Menjaga Kepercayaan, Menguatkan Masa Depan
Perjalanan LPD Kabupaten Badung memperlihatkan bahwa lembaga keuangan berbasis desa adat memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Capaian aset Rp11,5 triliun dan laba berjalan Rp133,2 miliar hingga September 2026 menjadi modal optimisme, sekaligus pengingat bahwa pertumbuhan harus berjalan seiring dengan kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Ke depan, sinergi antara LPLPD, pengurus LPD, desa adat, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga tersebut.
Setiap LPD yang sehat akan memperkuat desa adat. Setiap kepercayaan masyarakat yang terjaga akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh. Dan setiap upaya membangkitkan LPD yang belum beroperasi merupakan langkah untuk memastikan bahwa potensi ekonomi desa tidak berhenti, melainkan terus diperjuangkan.
Harapannya, tahun 2027 menjadi momentum kebangkitan LPD Kabupaten Badung, ketika seluruh LPD mampu kembali beroperasi, dikelola secara sehat, dan semakin nyata memberikan manfaat bagi krama desa adat.
Sebab, keberhasilan LPD pada akhirnya bukan hanya tentang berapa besar aset yang dimiliki, melainkan tentang seberapa besar kontribusinya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan masa depan desa adat.
(Tim Newsyess)
