KLUNGKUNG | Infolpdbali.com – Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Semarapura, Kabupaten Klungkung, tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan milik desa adat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat dan mendukung pembangunan desa adat.
Selama delapan tahun perjalanan operasionalnya, LPD Desa Adat Semarapura telah berkontribusi melalui dana pembangunan yang mencapai Rp180 juta. Kontribusi tersebut menjadi salah satu wujud nyata komitmen lembaga keuangan desa adat dalam mengembalikan manfaat usaha kepada masyarakat yang menjadi bagian dari lingkungan adatnya.
Pemucuk LPD Desa Adat Semarapura, I Nyoman Gede Wahyu Seteja, SE, mengatakan bahwa LPD dibangun dengan semangat untuk menghadirkan lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat desa adat. Karena itu, keberadaan LPD diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan desa adat.
Berawal dari Pembentukan Lembaga pada 2013
Perjalanan LPD Desa Adat Semarapura berawal pada 2013, ketika proses pembentukan lembaga Desa Adat mulai dirintis melalui kelembagaan desa adat. Setelah melalui proses persiapan dan pembentukan, LPD tersebut mulai beroperasi secara resmi pada Maret 2019. Selanjutnya, pada Juli 2019, lembaga ini memperoleh izin dan surat keputusan yang diperlukan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengelola.
Pada tahap awal, pembentukan LPD didukung oleh modal dari desa adat, sebesar Rp 10 Juta dan partisipasi Banjar di 12 Banjar adat sebesar Rp 5 Juta setiap banjar serta dukungan permodalan dari BPD Bali. Dukungan tersebut menjadi fondasi awal bagi LPD untuk mulai menjalankan kegiatan usaha dan memberikan layanan keuangan kepada krama desa.
Sejak awal berdiri, pengelola menghadapi tantangan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Terlebih, masyarakat memiliki beragam pilihan lembaga keuangan. Oleh sebab itu, profesionalisme, keterbukaan laporan, dan kehati-hatian dalam mengelola dana menjadi hal penting yang terus diperkuat.
Partisipasi Masyarakat Terus Didorong
Dalam perjalanannya, pemanfaatan layanan LPD oleh masyarakat Desa Adat Semarapura masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Pengelola memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat baru berkisar 35–40 persen dari potensi warga yang ada.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi LPD untuk memperluas jangkauan pelayanan. Pengelola berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, transparansi, serta produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan krama desa.
Salah satu langkah yang pernah dilakukan adalah program kredit dengan bunga lebih Murah Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Dalam periode sekitar dua bulan pelaksanaannya, penyaluran kredit melalui program tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp3,5 miliar.
Program bunga murah menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan layanan LPD kepada masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan lembaga keuangan milik desa adat.
Pengawasan dan Transparansi Menjadi Prioritas
Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi sejumlah LPD di Bali, pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang ketat menjadi perhatian penting bagi LPD Desa Adat Semarapura.
Wahyu Seteja menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas operasional, terutama pergerakan dana dan penyaluran kredit. Menurutnya, pengelola harus mengetahui perkembangan usaha secara rutin agar setiap perubahan dapat segera ditindaklanjuti.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan berkala. Pengelola juga perlu memantau aktivitas harian, mengevaluasi kinerja pemasaran, serta memastikan penyaluran kredit dilakukan berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang matang.
Selain itu, keterbukaan informasi kepada desa adat dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan. Pelaporan secara berkala menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan lembaga yang dimiliki bersama tersebut.
Dengan pengawasan yang konsisten, pengelola berharap kegiatan usaha dapat berjalan secara sehat, risiko kredit dapat dikendalikan, dan kepercayaan krama desa semakin meningkat.
Target Kredit Rp5 Miliar dan Laba Terus Bertumbuh
Ke depan, LPD Desa Adat Semarapura menargetkan peningkatan penyaluran kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pengelola menyebutkan target penyaluran kredit setidaknya mencapai Rp 5 miliar, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan lembaga dan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi kinerja usaha, pengelola juga optimistis dapat meningkatkan aset November 2026 mencapai Rp 16 Miliar lebih dan laba pada akhir 2026. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, realisasi laba hingga periode terakhir yang disebutkan telah melampaui target awal. LPD pun membidik capaian laba sekitar Rp 300 juta hingga Desember 2026.
Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pemasaran, pengelolaan kredit yang lebih cermat, serta partisipasi masyarakat yang semakin luas.
Meski demikian, pengelola menegaskan bahwa pertumbuhan usaha perlu dilakukan secara realistis dan terukur. Peningkatan kinerja tidak boleh mengabaikan kualitas kredit maupun keamanan dana yang dipercayakan masyarakat.
Mengajak Krama Memanfaatkan LPD Milik Desa Adat
Wahyu Seteja berharap masyarakat Desa Adat Semarapura semakin memanfaatkan keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa adat.
Menurutnya, LPD bukan sekadar tempat menyimpan dana atau memperoleh pinjaman, melainkan bagian dari kekuatan ekonomi desa adat. Ketika masyarakat turut memanfaatkan layanan LPD, perputaran ekonomi di lingkungan desa diharapkan semakin berkembang dan manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.
Kontribusi dana pembangunan sebesar Rp180 juta selama delapan tahun menjadi salah satu gambaran bahwa keberadaan LPD memiliki hubungan erat dengan pembangunan desa adat.
Ke depan, tantangannya adalah menjaga kepercayaan, meningkatkan profesionalisme, memperluas partisipasi krama, serta memastikan setiap pertumbuhan usaha memberikan manfaat berkelanjutan.
Bagi LPD Desa Adat Semarapura, keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya aset atau keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat dan berkontribusi bagi kemajuan desa adat. (Tim Newsyess)
