BADUNG | Infolpdbali.com – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mengwitani, Kabupaten Badung, terus menunjukkan perkembangan positif. Dengan nilai aset yang kini mencapai sekitar Rp80 miliar dan laba berjalan sebesar Rp1,6 miliar, LPD Mengwitani diharapkan semakin kokoh sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi krama sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat adat.
Di balik perkembangan tersebut, fungsi pengawasan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pengelolaan LPD berjalan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga dengan memantau transaksi harian, menelusuri potensi kejanggalan, serta memastikan setiap kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikan anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Mengwitani, Anak Agung Subawa, saat ditemui Newsyess pada Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pengawasan yang konsisten merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan krama terhadap LPD. Terlebih, LPD mengelola dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh kehati-hatian.
Pengawasan Rutin, Transaksi Dipantau Setiap Hari
Anak Agung Subawa menjelaskan, Badan Pengawas LPD Desa Adat Mengwitani terdiri atas tiga orang yang menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Dengan dukungan pengawas yang ada, pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung ke kantor LPD maupun pemeriksaan laporan transaksi yang disampaikan setiap hari.
“Minimal dalam satu minggu pasti ada pengawasan langsung. Kami memantau perkembangan LPD, termasuk melihat bagaimana kegiatan operasional dan transaksi yang berlangsung,” jelasnya.
Menurut Subawa, pengawasan saat ini juga terbantu oleh pemanfaatan teknologi digital. Laporan transaksi harian, baik pemasukan maupun pengeluaran, disampaikan melalui grup komunikasi sehingga pengawas dapat mengikuti perkembangan kegiatan keuangan tanpa harus selalu menunggu laporan bulanan.
Melalui laporan tersebut, pengawas dapat memeriksa transaksi, termasuk pembayaran maupun transfer yang dilakukan oleh LPD. Apabila ditemukan hal yang dinilai tidak sesuai atau berpotensi menimbulkan kejanggalan, pengawas akan melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebabnya.
“Kalau ada kejanggalan, tentu harus ditelusuri terlebih dahulu apa penyebabnya. Bisa saja ada pencatatan yang terlupakan atau hal lain yang perlu diperiksa. Intinya, setiap persoalan harus diketahui dengan jelas,” ungkapnya.
Menurut dia, pengawasan yang berjalan secara rutin diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi sekaligus menjaga agar pengelolaan keuangan tetap tertib.
Bagi Subawa, pengawasan bukan sekadar datang ke kantor LPD, melainkan memastikan setiap aktivitas berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, perkembangan lembaga dapat diketahui lebih dini dan potensi persoalan bisa segera ditangani.
Aset Rp80 Miliar, Laba Berjalan Rp1,6 Miliar
Dari sisi perkembangan usaha, Subawa menyebutkan aset LPD Desa Adat Mengwitani saat ini telah mencapai sekitar Rp80 miliar. Sementara itu, laba berjalan tercatat sekitar Rp1,6 miliar, sesuai target yang ingin dicapai pada tahun ini.
Capaian tersebut menjadi gambaran pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kehati-hatian dalam pengelolaan dana, serta tanggung jawab kepada krama desa adat.
Menurutnya, pertumbuhan aset dan pencapaian laba harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab seluruh unsur LPD untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Karena itu, pengawasan perlu terus dilakukan secara konsisten. Tidak hanya untuk memastikan target usaha tercapai, tetapi juga untuk menjaga agar perkembangan LPD tetap sehat dan memberikan manfaat nyata bagi desa adat.
Kontribusi Nyata bagi Desa Adat dan Krama
Keberadaan LPD Desa Adat Mengwitani tidak hanya berorientasi pada perkembangan usaha dan pencapaian laba. Lebih dari itu, LPD memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mendukung kegiatan adat, keagamaan, dan kebutuhan masyarakat di lingkungan desa adat.
Subawa menjelaskan, kontribusi LPD kepada desa adat melalui alokasi sebesar 20 persen telah memberikan manfaat yang cukup terasa. Dukungan tersebut antara lain membantu pelaksanaan kegiatan piodalan di kahyangan serta berbagai kegiatan adat lainnya.
Selain itu, LPD juga menunjukkan kepedulian terhadap krama yang mengalami kedukaan. Bantuan diberikan kepada keluarga yang sedang berduka sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial lembaga terhadap masyarakat.
“Kontribusi LPD kepada desa adat sudah cukup terasa. Ketika ada piodalan di kahyangan, LPD ikut berkontribusi. Begitu juga ketika ada krama yang mengalami kedukaan, ada bantuan yang diberikan,” tuturnya.
Bagi Subawa, kontribusi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa LPD merupakan lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat. Keberhasilannya tidak semata-mata diukur dari besarnya aset maupun laba, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh krama.
Dengan demikian, semakin baik perkembangan LPD, diharapkan semakin besar pula kemampuan lembaga untuk mendukung kegiatan desa adat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Didukung 15 Banjar dengan Sekitar 1.300 Krama
LPD Desa Adat Mengwitani berada di tengah lingkungan masyarakat adat yang terdiri atas 15 banjar, dengan jumlah krama yang disebut mencapai kurang lebih 1.300 orang.
Dukungan masyarakat menjadi modal sosial penting bagi keberlangsungan LPD. Kepercayaan krama terhadap lembaga keuangan milik desa adat harus terus dirawat melalui pelayanan yang baik, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan keterbukaan dalam menjalankan kegiatan operasional.
Subawa berharap, kehadiran LPD dapat semakin memperkuat perekonomian masyarakat adat. Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh dari desa dan untuk desa, LPD memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi krama sekaligus memperbesar kemampuan ekonomi desa adat.
“Dengan adanya LPD, aset desa adat bisa semakin bertambah dan perkembangan ekonomi krama juga diharapkan meningkat. LPD merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi masyarakat adat,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk menjaga keberadaan LPD sebagai aset bersama. Dukungan masyarakat perlu diimbangi dengan pengelolaan profesional, kehati-hatian, serta komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan desa adat.
Kejujuran dan Peningkatan SDM Jadi Kunci
Selain pengawasan terhadap transaksi dan administrasi, Subawa menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan LPD.
Menurutnya, kejujuran merupakan fondasi utama bagi setiap pegawai yang dipercaya mengelola dana masyarakat. Kemampuan teknis dan penguasaan teknologi memang penting, tetapi semuanya harus dibangun di atas karakter yang baik dan tanggung jawab.
“Yang pertama adalah kejujuran. Setelah itu, peningkatan sumber daya manusia juga harus terus dilakukan. Ketika kita dipercaya mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, kepercayaan itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
LPD Desa Adat Mengwitani saat ini memiliki 12 pegawai. Sebagian besar merupakan generasi muda yang dinilai memiliki energi, kemampuan beradaptasi, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, dua pegawai lainnya disebut akan memasuki masa pensiun dalam sekitar dua tahun mendatang.
Kondisi tersebut menjadi peluang bagi LPD untuk mempersiapkan regenerasi secara terencana. Pegawai muda diharapkan dapat membawa semangat baru, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pemanfaatan teknologi dalam mendukung operasional lembaga.
Namun, Subawa mengingatkan bahwa kemampuan generasi muda tetap harus diimbangi dengan integritas, kedisiplinan, dan pengawasan yang berkesinambungan.
Menurutnya, kemajuan teknologi harus menjadi sarana untuk memperkuat transparansi dan efektivitas kerja, bukan menggantikan tanggung jawab moral setiap pegawai dalam mengelola dana masyarakat.
Harapan LPD Semakin Maju dan Manfaatnya Semakin Merata
Ke depan, Subawa berharap LPD Desa Adat Mengwitani dapat terus berkembang, meningkatkan aset dan kinerja usaha, sekaligus memperluas manfaatnya bagi seluruh krama.
Ia menilai, keberhasilan LPD harus berjalan beriringan dengan kemampuan lembaga menjaga kepercayaan masyarakat. Semakin baik pengelolaan dan pengawasan, semakin kuat pula fondasi bagi keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.
Harapan tersebut juga mencakup pemerataan manfaat agar keberadaan LPD benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh lingkungan desa adat.
“Harapan kami, LPD ke depan semakin maju dan semakin meningkat. Yang terpenting, manfaatnya dapat dirasakan oleh krama. Pengawasan harus tetap berjalan, pegawai harus menjaga kejujuran, dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan,” katanya.
Pada akhirnya, LPD bukan hanya tentang angka-angka dalam laporan keuangan. Di balik aset dan laba yang terus bertumbuh, terdapat kepercayaan krama yang harus dijaga, harapan masyarakat yang perlu diperjuangkan, serta tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemajuan lembaga turut membawa kesejahteraan bagi desa adat.
Dengan pengawasan yang konsisten, pengelolaan yang berintegritas, dan dukungan masyarakat, LPD Desa Adat Mengwitani diharapkan terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi desa adat yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. (Tim Newsyess)
